TENTANG BSSN

Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 13 April 2021 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penerbitan Perpres tersebut didasari oleh perlu dilakukannya penataan organisasi BSSN dalam rangka mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perpres tersebut diterbitkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keamanan siber dan sandi dalam organisasi BSSN sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasi dan Tata Kerja BSSN kemudian diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSSN.

BSSN bukan merupakan lembaga baru namun merupakan transformasi peleburan lembaga keamanan informasi pemerintah yang telah ada sebelumya, yaitu Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) sebagaimanan diatur dalam Perpes Nomor 53 tahun 2017 tentang BSSN yang selanjutnya disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 tahun 2017.

Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian di Lemsaneg serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang ada di KemenKominfo dilaksanakan oleh BSSN.

TUGAS

BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
  6. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;
  7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
  8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.

PEMENUHAN SDM 

Pendidikan sandi mulai diselenggarakan sejak 1946 bersaman dengan berdirinya organisasi sandi di Kementerian Pertahanan. Bentuk pendidikan sandi saat itu masih sangat sederhana dan bersifat getok tular yaitu menularkan pengetahuan kepada rekan kerja secara langsung tanpa sistem sekolah. Baru pada tahun 1947 dibentuk pendidikan sandi dengan sistem magang yaitu calon personil sandi dididik dalam praktik kerja, kemudian berkembang menjadi sistem klasikal yaitu dengan pelatihan selama beberapa bulan. 

Pada era Djawatan sandi tahun 1950, sistem pendidikan sandi disempurnakan sehingga lebih sistematis dan terstruktur dengan menggunakan kurikulum dan mengikuti kaidah-kaidah pendidikan formal. Jenjang pendidikan yang dibentuk saat itu adalah pendidikan Sandiman dan Juru Sandi. Pada akhir tahun 1969 dibuka pendidikan Ahli Sandi Gaya Baru yang menggunakan kurikulum gabungan Pendidikan Ahli Sandi Brevet A dan Pendidikan sandiman yang kemudian pada 1973 pendidikan Ahli Sandi gaya Baru tersebut dinyatakan secara de facto sebagai Akademi sandi Negara dan lulusan pendidikan tersebut dinyatakan sebagai lulusan Akademi Sandi Negara Angkatan I. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor 078.II.4.74 tertanggal 16 Februari 1974 tentang Akademi Sandi Negara dan pada 1 Juli 1975 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/U/1975 tentang pengesahan Akademi Sandi Negara. 

Wacana peningkatan status D-III Akademi Sandi Negara menjadi D-IV Sekolah Tinggi bergulir sejak tahun 1983 namun baru dapat direalisasikan dalam program kerja Lembaga Sandi Negara pada tahun 1998 dan berkembang menjadi kelompok kerja peningkatan status Akademi Sandi Negara menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara. Berdasar Surat Mendiknas Nomor 19/MPN/02 tanggal 17 Januari 2002, Menteri Pendidikan Nasional menilai (D-III) Akademi Sandi Negara laik untuk ditingkatkan menjadi (D-IV) Sekolah Tinggi Sandi Negara dan pada tanggal 17 April 2003 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 2003 ditetapkan Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara. 

Berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/I/2018 tentang Rekomendasi Perubahan Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/100/M.KT.01/2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara, bentuk perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi Sandi Negara berubah menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara.

SEJARAH PENDIRIAN  

Pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah telah dilakukan oleh Insan Persandian sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari Jawatan Tehnik Bagian B Kementerian Pertahanan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan semasa ibu kota pemerintahan berada di Yogyakarta lalu saat Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi hingga untuk mendukung komunikasi dengan garis depan perlawanan bersenjata dan kegiatan diplomasi di Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan RI di New Delhi, Den Haag dan New York. 

Kala itu Menteri Pertahanan Amir Syarifoeddin memandang perlu adanya pengamanan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang sehingga pada 4 April 1946 Roebiono Kertopati diperintahkan untuk membentuk Dinas Kode yang kemudian seiring dengan berkembangnya cakupan tanggung jawab pengamanan komunikasi melembaga menjadi Djawatan Sandi dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan nomor 11/MP/1949 bertanggal 2 September 1949. Konteks sejarah tersebut membuat 4 April ditetapkan sebagai Hari Lahir Persandian Republik Indonesia yang kini tetap dilestarikan sebagai tonggak lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara sebagai institusi keamanan informasi saat ini. 

Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan dan tanggung jawabnya, melalui SK Presiden RIS Nomor 65/1950 bertangal 14 Februari 1950, lingkup penugasan Djawatan Sandi yang semula berada di bawah Menteri Pertahanan dan hanya melayani lingkungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang menjadi berada langsung di bawah Presiden melayani seluruh kementerian yang ada saat itu. 

Berdasarkan Keppres Nomor 7/1972 bertanggal 22 Februari 1972, nama Djawatan Sandi berubah menjadi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sejalan dengan konsolidasi dan penataan struktur kelembagaan Pemerintah pada waktu itu, landasan hukum Lembaga Sandi Negara terus diperbarui, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, lalu pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Keppres Nomor 103/2001  

Sedari Lemsaneg hingga BSSN sudah terjadi tujuh masa kepemimpinan, dimulai dari Mayor Jenderal TNI Dr. Roebiono Kertopati dari tahun 1946-1984, diikuti kepemimpinan Laksamana Muda TNI Soebardo dari tahun 1986-1998, selanjutnya oleh Laksamana Muda TNI B.O. Hutagalung dari tahun 1998-2002, lalu Mayor Jenderal TNI Nachrowi Ramli dari tahun 2002-2008, kemudian dari tahun 2009-2011 dibawah kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Wirjono Budiharso lalu Mayor Jenderal TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si dan kini Badan Siber dan Sandi Negara dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Informasi lengkap mengenai sejarah rintisan Persandian Indonesia dapat diselami di Museum Sandi yang berada di Kotabaru Yogyakarta. Akses website Museum Sandi dengan mengklik ikon di bawah ini.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN