TENTANG BSSN

PEMBENTUKAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Presiden Republik Indonesia pada 19 Mei 2017 menandatangani Perpes Nomor 53 tahun 2017 tentang BSSN yang selanjutnya disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 tahun 2017  tentang BSSN pada 16 Desember 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah  di bawah dan bertangung jawab kepada Presiden.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang Keamanan Informasi dan Keamanan Siber. BSSN dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

BSSN bukan merupakan lembaga baru, namun merupakan penguatan dari lembaga yang telah ada sebelumya, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian di Lembaga Sandi Negara serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh BSSN.

TUGAS

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
  • pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
  • pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
  • pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
  • pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
  • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
  • pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.
DUTIES OF BSSN:

BSSN responsible for the implementation of cybersecurity in effective and efficient manner by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cybersecurity.

 

FUNCTION OF BSSN:
  • The preparation of technical policies for the identification, detection, protection, control, regression, monitoring, evaluation, e-commerce protection control, cryptography, content filtering, cyber diplomacy, cyber crisis management center, cyber contact center, information center, mitigation and recovery support for cyber vulnerability, cyber incidents and/or cyber attacks;
  • The implementation of technical policies for the identification, detection, protection, control, regression, monitoring, evaluation, e-commerce protection control, cryptography, content filtering, cyber diplomacy, cyber crisis management center, cyber contact center, information center, mitigation and recovery support for cyber vulnerability, cyber incidents and/or cyber attacks;
  • The monitoring and evaluation of technical policies for the identification, detection, protection, control, regression, monitoring, evaluation, e-commerce protection control, encryption, filtering, cyber diplomacy, cyber crisis management center, cyber contact center, information center, mitigation and recovery support for cyber vulnerability, cyber incidents and/or cyber attacks;
  • Coordinating functional activities in the performance of BSSN duties, and serves as a coordinating platform for all stakeholders;
  • Fostering and providing administrative support to all organizational units within the BSSN;
  • Administering the performance of BSSN duties;
  • Providing substantive supports to all organizational elements within BSSN; and
  • Managing national, regional, regional and international cooperation in cyber security affairs.

Visi

menjadi institusi tepercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi

  • menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informas kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
  • membangun dan menerapkan tatakelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif
  • membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi
  • membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi
  • membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia
  • menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

PEMENUHAN SDM 

Pendidikan sandi mulai diselenggarakan sejak 1946 bersaman dengan berdirinya organisasi sandi di Kementerian Pertahanan. Bentuk pendidikan sandi saat itu masih sangat sederhana dan bersifat getok tular yaitu menularkan pengetahuan kepada rekan kerja secara langsung tanpa sistem sekolah. Baru pada tahun 1947 dibentuk pendidikan sandi dengan sistem magang yaitu calon personil sandi dididik dalam praktik kerja, kemudian berkembang menjadi sistem klasikal yaitu dengan pelatihan selama beberapa bulan. 

Pada era Djawatan sandi tahun 1950, sistem pendidikan sandi disempurnakan sehingga lebih sistematis dan terstruktur dengan menggunakan kurikulum dan mengikuti kaidah-kaidah pendidikan formal. Jenjang pendidikan yang dibentuk saat itu adalah pendidikan Sandiman dan Juru Sandi. Pada akhir tahun 1969 dibuka pendidikan Ahli Sandi Gaya Baru yang menggunakan kurikulum gabungan Pendidikan Ahli Sandi Brevet A dan Pendidikan sandiman yang kemudian pada 1973 pendidikan Ahli Sandi gaya Baru tersebut dinyatakan secara de facto sebagai Akademi sandi Negara dan lulusan pendidikan tersebut dinyatakan sebagai lulusan Akademi Sandi Negara Angkatan I. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor 078.II.4.74 tertanggal 16 Februari 1974 tentang Akademi Sandi Negara dan pada 1 Juli 1975 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/U/1975 tentang pengesahan Akademi Sandi Negara.

Wacana peningkatan status D-III Akademi Sandi Negara menjadi D-IV Sekolah Tinggi bergulir sejak tahun 1983 namun baru dapat direalisasikan dalam program kerja Lembaga Sandi Negara pada tahun 1998 dan berkembang menjadi kelompok kerja peningkatan status Akademi Sandi Negara menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara. Berdasar Surat Mendiknas Nomor 19/MPN/02 tanggal 17 Januari 2002, Menteri Pendidikan Nasional menilai (D-III) Akademi Sandi Negara laik untuk ditingkatkan menjadi (D-IV) Sekolah Tinggi Sandi Negara dan pada tanggal 17 April 2003 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 2003 ditetapkan Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara. 

Berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/I/2018 tentang Rekomendasi Perubahan Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/100/M.KT.01/2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara, bentuk perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi Sandi Negara berubah menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara.

DIMULAI SEJAK AWAL KEMERDEKAAN  

Pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah telah dilakukan oleh Insan Persandian sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari Jawatan Tehnik Bagian B Kementerian Pertahanan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan semasa ibu kota pemerintahan berada di Yogyakarta lalu saat Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi hingga untuk mendukung komunikasi dengan garis depan perlawanan bersenjata dan kegiatan diplomasi di Kementerian Luar Negeri serta Perwakilan RI di New Delhi, Den Haag dan New York. 

Kala itu Menteri Pertahanan Amir Syarifoeddin memandang perlu adanya pengamanan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang sehingga pada 4 April 1946 Roebiono Kertopati diperintahkan untuk membentuk Dinas Kode yang kemudian seiring dengan berkembangnya cakupan tanggung jawab pengamanan komunikasi melembaga menjadi Djawatan Sandi dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan nomor 11/MP/1949 bertanggal 2 September 1949. Konteks sejarah tersebut membuat 4 April ditetapkan sebagai Hari Lahir Persandian Republik Indonesia yang kini tetap dilestarikan sebagai tonggak lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara sebagai institusi keamanan informasi saat ini. 

Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan dan tanggung jawabnya, melalui SK Presiden RIS Nomor 65/1950 bertangal 14 Februari 1950, lingkup penugasan Djawatan Sandi yang semula berada di bawah Menteri Pertahanan dan hanya melayani lingkungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang menjadi berada langsung di bawah Presiden melayani seluruh kementerian yang ada saat itu. 

Berdasarkan Keppres Nomor 7/1972 bertanggal 22 Februari 1972, nama Djawatan Sandi berubah menjadi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sejalan dengan konsolidasi dan penataan struktur kelembagaan Pemerintah pada waktu itu, landasan hukum Lembaga Sandi Negara terus diperbarui, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, lalu pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Keppres Nomor 103/2001  

Sedari Lemsaneg hingga BSSN sudah terjadi tujuh masa kepemimpinan, dimulai dari Mayor Jenderal TNI Dr. Roebiono Kertopati dari tahun 1946-1984, diikuti kepemimpinan Laksamana Muda TNI Soebardo dari tahun 1986-1998, selanjutnya oleh Laksamana Muda TNI B.O. Hutagalung dari tahun 1998-2002, lalu Mayor Jenderal TNI Nachrowi Ramli dari tahun 2002-2008, kemudian dari tahun 2009-2011 dibawah kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Wirjono Budiharso lalu Mayor Jenderal TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si dan kini Badan Siber dan Sandi Negara dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Informasi lengkap mengenai sejarah rintisan Persandian Indonesia dapat diselami di Museum Sandi yang berada di Kotabaru Yogyakarta. Akses website Museum Sandi dengan mengklik ikon di bawah ini.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN